Demokrasi terpimpin adalah: sejarah, karakteristik, latar belakang

Pengertian demokrasi terpimpin adalah

Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang segala pedoman atau keputusan yang diambil dan dilaksanakan ditujukan kepada satu orang yaitu kepala pemerintahan.

Sistem pemerintahan ini dikenal sebagai “yang diatur”, sebuah pemerintahan demokratis dengan otokrasi yang meningkat. Dengan kata lain, negara yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi berada di bawah pemerintahan yang berkuasa tunggal.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, warga negara atau penduduk tidak memainkan peran penting dalam semua tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah melalui efektifitas teknik kinerja kehumasan yang relevan.

Karakteristik demokrasi terpimpin

1. Kekuasaan Presiden

Dalam sistem demokrasi yang diatur, presiden bertindak sebagai penguasa tertinggi di suatu negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1959, ketika negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno saat itu.

Dengan sistem demokrasi yang terpimpin saat itu, Presiden Soekarno mampu mengubah berbagai peran wakil rakyat yang dinilai bertentangan dengan keinginannya, khususnya di bidang politik.

2. Peran partai politik terbatas

Ketika sistem demokrasi terpimpin diperkenalkan, peran partai politik sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah hanya mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno.
3. Peran militer semakin berkembang

Di era demokrasi yang diperintah, peran militer di Indonesia sangat kuat. Militer saat itu memiliki dua fungsi (rangkap), yaitu sebagai pengawal negara dan berperan dalam pemerintahan. Kuatnya peran militer dalam pemerintahan memang telah menimbulkan gejolak politik di Indonesia.
Lihat juga: Pengulangan Majas Is
4. Mengembangkan komunisme

Saat itu, hubungan antara Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin membaik. Dukungan PKI kepada Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik sampai komunisme berkembang pesat pada saat itu.
5. Kebebasan anti-pers

Pers yang berperan sebagai suara rakyat dalam sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pers pemerintah mengakibatkan sebagian besar media ditutup dan tidak berani menyebarkan berita karena ancaman pelarangan.
6. Sentralisasi pemerintah pusat

Sistem demokrasi terpimpin memunculkan ketidakadilan, salah satunya adalah pemerintahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Peran parpol dalam pemerintahan bahkan tidak jelas yang berujung pada chaos.
7. Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia

Keterbatasan kebebasan pers, sentralisasi pemerintah pusat dan peran militer yang sangat besar menyebabkan meningkatnya tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM seringkali dilakukan oleh pemerintah ketika masyarakat menemukan pihak yang menentang kebijakan pemerintah.

 

 

 

Baca Juga :

https://adiwahyuromadhani.blog.uns.ac.id/alight-motion-pro/
https://adiwahyuromadhani.blog.uns.ac.id/video-bokeh-museum/
http://rosdiana.stkipdamsel.ac.id/distribusi-frekuensi/
http://rosdiana.stkipdamsel.ac.id/alight-motion-pro/
http://pgpaud.fip.unp.ac.id/alight-motion-pro/
http://pgpaud.fip.unp.ac.id/reboisasi/
http://serisekarsari.bm.uma.ac.id/pengertian-pers/
http://blog.upnyk.ac.id/ellen-blog/425/artikel-review-alight-motion-pro
http://10109113.blog.unikom.ac.id/review-alight.87b